1000 Warga Jembrana Dapat Set Top Box Gratis

Dalam rangka peralihan siaran TV Analog ke siaran TV Digital atau disebut Analog Switch Off (ASO), 1000 warga Jembrana mendapat bantuan Set Top Box (STB) dari Kementerian Kominfo yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sebagai lounching, masyarakat penerima STB berasal dari Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Jembrana pada Minggu (13/3). Warga penerima bantuan STB tersebut juga merupakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

Provinsi Bali masuk dalam tahap pertama penghentian siaran TV analog pada 30 April 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, ASO akan dilaksanakan dalam tiga tahap. 

Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kominfo, TV digital dapat meningkatkan kualitas tayangan menjadi lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya dan beragam programnya. Semua manfaat itu diterima gratis oleh masyarakat, tidak perlu membayar bulanan atau membeli pulsa karena bukan layanan streaming internet.

READ MORE - 1000 Warga Jembrana Dapat Set Top Box Gratis

Wakil Bupati Jembrana Study Tiru Smart City ke Situbondo

Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T, M.T melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur dalam rangka study tiru program Smart City dan pengolahan data KK miskin terintegrasi berbasis elektronik. Dalam kunjungannya, Wabup Patriana Krisna yang didampangi Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Kadis Dukcapil, Dinas PMD, Dinas Kesehataan, Bappeda Litbang serta Kabag Humas dan Protokol diterima langsung oleh Wakil Bupati Situbondo ibu Hj. Khoirani, S.Pd, M.H bertempat di Intelligence Room Situbondo pada Jumat (9/4) pagi tadi.

Rombongan Pemkab Jembrana ingin belajar bagaimana Kabupaten Situbondo dapat melaksanakan Program Smart City yang mana berbagai data dapat terintegrasi. Wabup Situbondo Khoirani memaparkan secara rinci bagaimana regulasi dan tahapan pelaksanaan sehingga didapat database kependudukan yang memuat banyak data yang diperlukan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah. Mulai dari sistem yang diterapkan di masing-masing desa yang terintegrasi dengan server di Pemerintah Kabupaten. 

Pada akhir kunjungannya, Pemkab Jembrana berharap agar Jembrana kembali menjadi Smart City yang mana dulu mulai dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Sekolah bisa terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Jimbarwana Network (J-Net).

READ MORE - Wakil Bupati Jembrana Study Tiru Smart City ke Situbondo

Pordam Jembrana Bantu Distribusikan Bantuan untuk Korban Banjir di Ekasari

Hujan deras beberapa hari terakhir yang terjadi di Kabupaten Jembrana mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah, diantaranya di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya. Tercatat 28 KK menjadi korban banjir di desa tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut namun beberapa bangunan mengalami kerusakan akibat diterjang banjir.

Dinas Sosial Kabupaten Jembrana dibantu relawan Tagana dan Pordam (Pelopor Perdamaian) mendistribusikan bantuan kedaruratan dan paket sembako untuk korban banjir tersebut pada Rabu (24/2) pagi tadi. Selain hal tersebut, Dinas Sosial bersama Pordam Jembrana juga langsung melakukan pendataan korban banjir di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. 

READ MORE - Pordam Jembrana Bantu Distribusikan Bantuan untuk Korban Banjir di Ekasari

Jembrana Siapkan Aplikasi Emergency Service

Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Komunikasi dan Informasi mengembangkan aplikasi layanan gawat darurat. Dalam aplikasi tersebut, akan disediakan beberapa menu yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan situasi darurat seperti kebakaran, bencana alam, kecelakaan, kriminalitas, sakit/ambulance, ODGJ/Orang terlantar hingga kasus Covid-19. Aplikasi tersebut nantinya dapat diunduh oleh masyarakat pada aplikasi Google Playstore.

Untuk tahap awal, baru dilaksanakan bimbingan teknis kepada instansi terkait untuk bagaimana tata cara penggunaan aplikasi tersebut yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Kesenian Ir. Soekarno pada Jumat (19/2) pagi tadi. Bimtek tersebut dipimpin langsung oleh Kadis Kominfo Kab. Jembrana, para peserta diberikan bimbingan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana alur tindaklanjut laporan masyarakat sesuai dengan SOP yang ada di masing-masing instansi terkait.

READ MORE - Jembrana Siapkan Aplikasi Emergency Service

Hujan Deras, Rumah Warga Tertimpa Pohon

Jembrana - Hujan deras yang terjadi pada minggu (7/2) malam mengakibat beberapa pohon tumbang menimpa rumah warga di desa Mendoyo Dauh Tukad dan Medewi. 2 rumah di desa Mendoyo Dauh Tukad yang rusak akibat ditimpa pohon adalah milik I Gusti Putu Sueca dan rumah milik I Gusti Komang Sumintra. Sedangkan di Medewi, pohon tumbang menimpa rumah milik Hairi.

Selain menimpa rumah warga, pohon tumbang juga sempat menghambat arus lalu lintas di beberapa titik jalan Denpasar - Gilimanuk, namun dengan segera dapat diatasi oleh BPBD dan Jajaran Polres Jembrana.

READ MORE - Hujan Deras, Rumah Warga Tertimpa Pohon

Musdes Yeh Sumbul Bahas Update DTKS

 

Pemerintah Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menyadari betapa pentingnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana DTKS merupakan sumber data bagi berbagai penyaluran bantuan sosial baik pusat maupun daerah. DTKS mencakup 40% masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah, 18% terendah akan mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 25% terbawah juga berhak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan semua keluarga yang terdaftar di DTKS bisa memperoleh listrik bersubsidi.

Musdes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Yeh Sumbul pada Senin (1/2) pagi tadi dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Babinsa, Babhinkamtibmas, Tokoh Masyarakat dan Pendamping PKH. Sesuai peraturan yang berlaku, DTKS wajib dilakukan pemutakhiran minimal dua tahun sekali. Pemerintah Desa Yeh Sumbul sejak tahun 2018 secara rutin telah melaksanakan pemutakhiran DTKS, dimana pada tahun 2019 pemutakhiran DTKS telah mencapai 100%. Pemutakhiran DTKS melalui beberapa tahap, yang pertama adalah musyarawah Desa yang bertujuan menentukan siapa saja yang akan didaftarkan dan siapa saja yang telah dianggapkan sudah mampu secara ekonomi. Hasil Musdes tersebut kemudian dijadikan prelist dalam pelaksanakan verifikasi dan validasi lapangan, hasil verval lapangan kemudian diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Geration (SIKS-NG) oleh operator yang ada di desa. 

READ MORE - Musdes Yeh Sumbul Bahas Update DTKS

Contoh Soal Seleksi TKSK

1.      Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali . . . .

a.       Nilai moral

b.      Perluasan pengetahuan

c.       Nilai budaya

d.      Keterampian

Jawaban : D

2.  Mempelajari berbagai konsep multikulturalisme, relativisme budaya, dan Hak Asasi Manusia diperlukan untuk . . . .

a.       Menghilangkan sama sekali perbedaan budaya

b.      Upaya menekan keragaman budaya

c.       Memahami dan menyikapi keragaman budaya

d.      Memaksakan budaya minoritas untuk mengikuti yang dominan

Jawaban : C

3.   Teori kependudukan yang mengatakan bahwa manusia bertambah seperti deret hitung sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung, dikemukakan oleh . . . .

a.       Malthus

b.      J.S. Furivall

c.       Wiliam A Haviland

d.      Leslie A White

Jawaban : A

4.      Lingkungan sosial budaya terdiri atas . . . .

a.       Budaya, baik budaya materiil maupun non-materiil

b.      Pola interaksi antara budaya, teknologi dan organisasi sosial, termasuk di dalamnya sejumlah penduduk dan perilakunya yang terdapat dalam lingkungan spasial tertentu

c.       Perkembangan daya pikir dan kreativitas manusia membawa perubahan pada kehidupan sosial budaya manusia secara lebih luas

d.      Perubahan penduduk berarti perubahan dalam ukuran, besaran, sebaran dan kualitas penduduk.

Jawaban : B

5.      Problematika sosial budaya faktor kebudayaan, misalnya . . . .

a.       Konflik antarumat beragama

b.      Kemiskinan

c.       Bencana banjir

d.      Pengangguran

Jawaban : A

6.      Isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa tentang kerusakan lingkungan antara lain adalah . . . .

a.       Bencana alam

b.      Wabah penyakit

c.       Kemiskinan

d.      Erosi dan sedimentasi

Jawaban : D

7.   Salah satu contoh dinamika kehidupan manusia dalam fenomena perubahan sosial budaya bidang politik di Bali adalah . . . .

a.       Sejumlah kasus pembunuhan terjadi dengan berbagai latar belakang yang memang beragam

b.      Moneterisasi menjadikan uang adalah tujuan

c.       “Bulelengisasi” sebagai bagian peng-Golkar-an orang-orang Bali yang memiliki pilihan politik berbeda.

d.      Nilai-nilai lama yang tidak jarang menekankan pentingnya moralitas justru ditinggalkan

Jawaban : C

8.      Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal berikut kecuali . . . .

a.       Rehabilitasi sosial

b.      Jaminan sosial

c.       Masalah sosial

d.      Perlindungan sosial

Jawaban : C

9.      Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan cara . . . .

a.       Persuasif, motivatif, konsultatif

b.      Persuasif, motivatif, koersif

c.       Koersif, motivatif, konsultatif

d.      Koersif, motivatif, regulatif

Jawaban : B

10.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur tentang . . .

a.       Kesejahteraan sosial

b.      Penanggulangan kemiskinan

c.       Bantuan sosial

d.      Tenaga sosial

Jaminan : A

11.  Perlindungan sosial dilaksanakan melalui hal-hal berikut kecuali . . . .

a.       Bantuan sosial

b.      Advokasi sosial

c.       Bantuan hukum

d.      Rehabilitasi sosial

Jawaban : D

12.  Tujuan penanggulangan kemiskinan menurut UU No. 11 Tahun 2009 adalah . . . .

a.       Mengurangi pengangguran

b.      Mengurangi tindak kejahatan

c.       Memberikan rasa aman bagi masyarakat miskin

d.      Memberikan bantuan langsung

Jawaban : C

13.  Penyelenggaran kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab . . . .

a.       Negara

b.      Pemerintah

c.       Presiden

d.      Seluruh Warga Negara

Jawaban : B

14.  Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal berikut kecuali . . . .

a.       Sumber daya manusia

b.      Sumber daya alam

c.       Sarana dan prasarana

d.      Sumber pendanaan

Jawaban : B

15.  Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam . . . .

a.       UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 38

b.      UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 37

c.       UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 36

d.      UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 35

Jawaban : A

16.  Strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu . . .

a.       Peningkatan fasilitas publik

b.      Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

c.       Pembangunan infrastruktur

d.      Pemerataan lapangan pekerjaan

Jawaban : B

17.  Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah . . . .

a.       PKH

b.      TKSK

c.       TNP2K

d.      Kementerian Sosial

Jawaban : C

  

18.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 mengatur tentang . . . .

a.       Percepatan penanggulangan kemiskinan

b.      Program Keluarga Harapan

c.       Tenaga Kesejahteraan Sosial

d.      Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jawaban : A

19.  Penanganan Fakir Miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor . . . .

a.       UU Nomor 11 Tahun 2013

b.      UU Nomor 13 Tahun 2013

c.       UU Nomor 11 Tahun 2011

d.      UU Nomor 13 Tahun 2011

Jawaban : D

20.  Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal adalah definisi dari . . . .

a.       Jaminan Sosial

b.      Perlindungan Sosial

c.       Kesejahteraan Sosial

d.      Lembaga Sosial

Jawaban : B

21.  Peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah . . . .

a.       UU Nomor 11 Tahun 2009

b.      UU Nomor 13 Tahun 2011

c.       Permensos RI Nomor 03 Tahun 2013

d.      Perpres RI Nomor 96 Tahun 2015

Jawaban : C

22.  Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal berikut kecuali . . . .

a.       Koordinator

b.      Administrator

c.       Fasilitator

d.      Komunikator

Jawaban : D

23.  Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan merupakan . . . .

a.       Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK

b.      Tujuan pembentukan TNP2K

c.       Tujuan pembentukan Lembaga Sosial

d.      Tujuan Program Keluarga Harapan

Jawaban : A

24.  Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar dalah definisi dari . . . .

a.       Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

b.      Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

c.       Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

d.      Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Jawaban : C

25.  Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang bisa disebut sebagai lanjut usia adalah bilamana sudah berusia . . . .

a.       55 Tahun keatas

b.      60 Tahun keatas

c.       65 Tahun keatas

d.      70 Tahun keatas

Jawaban : B

26.  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara tertuang dalam . . . .

a.       Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945

b.      Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945

c.       Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945

d.      Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945

Jawaban : A

27.  Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Cacat adalah . . . .

a.       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

b.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

c.       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

d.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Jawaban : B

Soal Psikotes !

28.  Sinonim POLI

a.       Satu

b.      Bersama

c.       Banyak

d.      Homogen

Jawaban : C

29.  Antonim Harmoni

a.       Sumbang

b.      Sinkron

c.       Selaras

d.      Seimbang

Jawaban : A

30.  Analogi,  Haus : Air : Gelas

a.       Lapar : Masak : Nasi

b.      Lapar : Makan : Piring

c.       Sakit : Dokter : Obat

d.      Nakal : Hukum : Sekolah

Jawaban : E

READ MORE - Contoh Soal Seleksi TKSK