Contoh Soal Seleksi TKSK

1.      Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali . . . .
a.       Nilai moral
b.      Perluasan pengetahuan
c.       Nilai budaya
d.      Keterampian
Jawaban : D

2.  Mempelajari berbagai konsep multikulturalisme, relativisme budaya, dan Hak Asasi Manusia diperlukan untuk . . . .
a.       Menghilangkan sama sekali perbedaan budaya
b.      Upaya menekan keragaman budaya
c.       Memahami dan menyikapi keragaman budaya
d.      Memaksakan budaya minoritas untuk mengikuti yang dominan
Jawaban : C

3.   Teori kependudukan yang mengatakan bahwa manusia bertambah seperti deret hitung sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung, dikemukakan oleh . . . .
a.       Malthus
b.      J.S. Furivall
c.       Wiliam A Haviland
d.      Leslie A White
Jawaban : A

4.      Lingkungan sosial budaya terdiri atas . . . .
a.       Budaya, baik budaya materiil maupun non-materiil
b.      Pola interaksi antara budaya, teknologi dan organisasi sosial, termasuk di dalamnya sejumlah penduduk dan perilakunya yang terdapat dalam lingkungan spasial tertentu
c.       Perkembangan daya pikir dan kreativitas manusia membawa perubahan pada kehidupan sosial budaya manusia secara lebih luas
d.      Perubahan penduduk berarti perubahan dalam ukuran, besaran, sebaran dan kualitas penduduk.
Jawaban : B

5.      Problematika sosial budaya faktor kebudayaan, misalnya . . . .
a.       Konflik antarumat beragama
b.      Kemiskinan
c.       Bencana banjir
d.      Pengangguran
Jawaban : A

6.      Isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa tentang kerusakan lingkungan antara lain adalah . . . .
a.       Bencana alam
b.      Wabah penyakit
c.       Kemiskinan
d.      Erosi dan sedimentasi
Jawaban : D

7.   Salah satu contoh dinamika kehidupan manusia dalam fenomena perubahan sosial budaya bidang politik di Bali adalah . . . .
a.       Sejumlah kasus pembunuhan terjadi dengan berbagai latar belakang yang memang beragam
b.      Moneterisasi menjadikan uang adalah tujuan
c.       “Bulelengisasi” sebagai bagian peng-Golkar-an orang-orang Bali yang memiliki pilihan politik berbeda.
d.      Nilai-nilai lama yang tidak jarang menekankan pentingnya moralitas justru ditinggalkan
Jawaban : C

8.      Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal berikut kecuali . . . .
a.       Rehabilitasi sosial
b.      Jaminan sosial
c.       Masalah sosial
d.      Perlindungan sosial
Jawaban : C

9.      Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan cara . . . .
a.       Persuasif, motivatif, konsultatif
b.      Persuasif, motivatif, koersif
c.       Koersif, motivatif, konsultatif
d.      Koersif, motivatif, regulatif
Jawaban : B

10.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur tentang . . .
a.       Kesejahteraan sosial
b.      Penanggulangan kemiskinan
c.       Bantuan sosial
d.      Tenaga sosial
Jaminan : A

11.  Perlindungan sosial dilaksanakan melalui hal-hal berikut kecuali . . . .
a.       Bantuan sosial
b.      Advokasi sosial
c.       Bantuan hukum
d.      Rehabilitasi sosial
Jawaban : D

12.  Tujuan penanggulangan kemiskinan menurut UU No. 11 Tahun 2009 adalah . . . .
a.       Mengurangi pengangguran
b.      Mengurangi tindak kejahatan
c.       Memberikan rasa aman bagi masyarakat miskin
d.      Memberikan bantuan langsung
Jawaban : C


13.  Penyelenggaran kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab . . . .
a.       Negara
b.      Pemerintah
c.       Presiden
d.      Seluruh Warga Negara
Jawaban : B

14.  Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal berikut kecuali . . . .
a.       Sumber daya manusia
b.      Sumber daya alam
c.       Sarana dan prasarana
d.      Sumber pendanaan
Jawaban : B

15.  Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam . . . .
a.       UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 38
b.      UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 37
c.       UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 36
d.      UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 35
Jawaban : A

16.  Strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu . . .
a.       Peningkatan fasilitas publik
b.      Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
c.       Pembangunan infrastruktur
d.      Pemerataan lapangan pekerjaan
Jawaban : B

17.  Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah . . . .
a.       PKH
b.      TKSK
c.       TNP2K
d.      Kementerian Sosial
Jawaban : C
  

18.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 mengatur tentang . . . .
a.       Percepatan penanggulangan kemiskinan
b.      Program Keluarga Harapan
c.       Tenaga Kesejahteraan Sosial
d.      Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jawaban : A


19.  Penanganan Fakir Miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor . . . .
a.       UU Nomor 11 Tahun 2013
b.      UU Nomor 13 Tahun 2013
c.       UU Nomor 11 Tahun 2011
d.      UU Nomor 13 Tahun 2011
Jawaban : D

20.  Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal adalah definisi dari . . . .
a.       Jaminan Sosial
b.      Perlindungan Sosial
c.       Kesejahteraan Sosial
d.      Lembaga Sosial
Jawaban : B

21.  Peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah . . . .
a.       UU Nomor 11 Tahun 2009
b.      UU Nomor 13 Tahun 2011
c.       Permensos RI Nomor 03 Tahun 2013
d.      Perpres RI Nomor 96 Tahun 2015
Jawaban : C

22.  Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal berikut kecuali . . . .
a.       Koordinator
b.      Administrator
c.       Fasilitator
d.      Komunikator
Jawaban : D

23.  Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan merupakan . . . .
a.       Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK
b.      Tujuan pembentukan TNP2K
c.       Tujuan pembentukan Lembaga Sosial
d.      Tujuan Program Keluarga Harapan
Jawaban : A

24.  Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar dalah definisi dari . . . .
a.       Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
b.      Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
c.       Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
d.      Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Jawaban : C
25.  Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang bisa disebut sebagai lanjut usia adalah bilamana sudah berusia . . . .
a.       55 Tahun keatas
b.      60 Tahun keatas
c.       65 Tahun keatas
d.      70 Tahun keatas
Jawaban : B

26.  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara tertuang dalam . . . .
a.       Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945
b.      Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945
c.       Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945
d.      Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945
Jawaban : A

27.  Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Cacat adalah . . . .
a.       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
b.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
c.       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
d.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998
Jawaban : B

Soal Psikotes !
28.  Sinonim POLI
a.       Satu
b.      Bersama
c.       Banyak
d.      Homogen
Jawaban : C

29.  Antonim Harmoni
a.       Sumbang
b.      Sinkron
c.       Selaras
d.      Seimbang
Jawaban : A

30.  Analogi,  Haus : Air : Gelas
a.       Lapar : Masak : Nasi
b.      Lapar : Makan : Piring
c.       Sakit : Dokter : Obat
d.      Nakal : Hukum : Sekolah

Jawaban : E

Posting Lebih Baru Posting Lama

Leave a Reply